Agama Khong Hu Cu di Indonesia

Masuknya orang-orang Tiongkok ke Nusantara diterima secara terbuka. Sejak tahun 136 S.M. agama Konfusius telah ditetapkan sebagai agama Negara, maka orang-orang Cina yang datang ke Indonesia juga membawa system budaya dan religi Konfusianisme, yang di Indonesia di kenal dengan Khong Hu Cu. Para perantau cina menyebar dibeberapa kepulauan dan mendirikan lembaga-lembaga agama seperti rumah abu untuk menghormati arwah leluhur dan klenteng-klenteng. Demikianlah di Ujung Pandang, Bandung, Rembang, Jakarta, Manado dan beberapa tempat yang lainnya yang dapat ditemukan klenteng-klenteng yang usianya udah tua.

Pada zaman penjajahan, perkembangan Khong Hu Cu di Indonesia ditandai dengan berdirinya beberapa organisasi yang berusaha untuk memajukan paham agama Khong Hu Cu yang pada tahun 1918 berdiri sebuah lembaga agama Khong Hu Cu. Usaha untuk mempersatukan paham tentang agama Khong Hu Cu giat dilakukan melalui konprensi-komprensi yang dilakukan di beberapa kota, seperti Sala, Yogjakarta, Bandung dan lain sebagainya, tetapi kegiatan itu praktis terhenti karena meletusnya perang dunia kedua dan masuknya tentara jepang ke Indonesia.

Setelah kemerdekaan, lembaga-lembaga agama Khong Hu Cu mulai memperlihatkan kembali keaktifannya. Yang di tandai dengan terbentuknya lembaga tertinggi agam Khong Hu Cu di Indonesia dengan nama “ perserikatan k’ung Chiao Hui Indonesia”, (PCKHI). Pada tahun 1961, diselenggrakan kongres keempat yang memutuskan PCKHI untuk mengirim utusan menghadap Menteri Agama R.I. untuk memohon agar agama ini dikukuhkan kedudukannya dalam Kementrian Agama Indonesia, dan juga mengubah nama menjadi “Lembaga Agama Sang Khong Hu Cu Indonesia” (LASKI). Kemudian berubah lagi pada tahun 1963 menjadi “ Gabungan Perkumpulan Khong Hu Cu Indonesia” (GAPASKI).  Kemudian pada kongres yang kelima 1964 berubah lagi menjadi “Majlis Tinggi Agama Khong Hu Cu Indonesia” (MATAKIN). Nama terakhir ini dipergunakan sampai sekarang.

Kuliah Umum Khonghucu di Indonesia

MATAKIN adalah suatu organisasi keagamaan yang mengorganisasikan dan mengelola kegiatan agam Khong Hu Cu di Indonesia, baik dari segi keagamaan maupun organisasi. Dan merupakan suatu organisasi tertinggi dari semua lembaga agama Khong Hu Cu di Indonesia. Tugas pokok MATAKIN dan organisasi-organisasi di bawahnya adalah membinbing umat Khong Hu Cu agar menjadi umat yang bertakwa kepada Thian untuk kepentingan tesebut maka didirikan peribadatan yang disebut Lithang dan Klenteng yang jumlahnya mencapai ratusan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kehidupan agama Khong Hu Cu juga ditopang oleh adanya tenaga-tenaga rohaniawan, baik di tingkat pusat maupun daerah, seperti haksu (pendeta), bunsu (guru agama) dan Kausing (penyebar), yang jumlahnya semakin hari semakin bertambah.

Perkembangan etnis tionghoa yang sebelumnya amat dibatasi di Indonesia setelah masa reformasi ini menjadi bebas. Berbagai macam kebudayaan dan upacara adat china pun mulai berkembang di Indonesia. Barong Sai, Naga Liong, dan kebudayaan china lain yang sebelumnya dikembangkan dengan diam-diam sudah mulai dapat dipentaskan secara bebas. Bahkan perayaan Imlek pun mulai diperingati di Indonesia. Hal ini menunjukkan penerimaan Indonesia atas etnis tionghoa dan agamanya yaitu agama Khonghucu.

Pengakuan agama Khonghucu di Indonesia sebenarnya sudah diakui sejak jauh sebelum masa reformasi di mulai yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang mengakui adanya enam agama di Indonesia yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Pengaturan dalam Undang-Undang ini sama dengan Penetapan Presiden Nomor 1. Pn. Ps. Tahun 1965 yang mengakui enam agama.

Setelah rezim orde baru berakhir, kebebasan beragama di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat berarti. Presiden Indonesia pada waktu itu K.H. Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Dalam diktum menimbang, disebutkan bahwa selama ini pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, Adat Istiadat Cina dirasa oleh Warga Negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi ruang geraknya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, Adat Istiadatnya. Selain itu disebutkan bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Dengan adanya Keppres ini, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaa, dan Adat Istiadat Cina dicabut dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung sebelumnya. Keputusan Tersebut berlaku sejak 17 Januari 2000. Perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 agama Khong Hu Cu di nyatakan sebagai agama yang di akuai sah di Negara Republik Indonesia, dan sejak 5 April 1979 agama tersebut dikelola di bawah Direktorat Jenderal Hindu dan Budha Departemen Agama R.I.[1]

Artikel ini ditulis oleh Mahasiswa Abah yang bernama Ahlan Khairan Prodi Studi Agama Agama, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Khatam . . .


[1] Agama-Agama Dunia, (Yogyakarta: penerbit Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Usuludddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN SUKA , 2012) hal. 300.

amenesia

Tidak ada komentar:

Posting Komentar